HUKUM PERBURUHAN

HUKUM PERBURUHAN

Pengaturan Hukum Perburuhan terdapat dalam undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Hukum perburuhan menurut Prof. Imam Supomo adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Unsur dari hukum perburuhan adalah:

· Serangkaian peraturan,

· Peraturan mengenai suatu kejadian,

· Adanya orang yang bekerja pada orang lain,

· Adanya balas jasa yang berupa upah.

Hubungan Kerja:

• Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara majikan dengan pekerja/buruhnya.

• Perjanjian tersebut tertulis.

• Dasar perjanjian kerja :

1. Kesepakatan,

2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum,

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan,

4. Pekerjaan yang diberikan tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum & kesusilaan.

( Hal tersebut diatas sesuai dengan pasal 1320 BW )

Perjanjian Kerja Memuat:

• Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha,

• Identitas pekerja,

• Jabatan dan jenis pekerjaan,

• Tempat pekerjaan,

• Besarnya upah,

• Hak & kewajiban Pengusaha & Pekerja,

• Jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut,

• Waktu & tempat perjanjian dibuat,

• Tanda tangan para pihak.

Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

• Perjanjian tersebut harus tertulis,

• Tidak disyaratkan adanya masa percobaaan,

• Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu/musiman

• Jangka waktunya paling lama 2 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perjanjian Kerja Berakhir

• Pekerja meninggal dunia,

• Berakhir jangka waktu perjanjian,

• Adanya putusan Pengadilan/putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan,

• Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja.

Perlindungan, Pengupahan Dan Kesejahteraan

• Pengusaha dilarang mempekerjakan anak,

• Pengecualian bagi anak yang berumur 13 th s.d 15 th melakukan pekerjaan ringan dengan syarat : paling lama 3 jam, izin dari orang tua, dilakukan siang hari tidak mengganggu waktu sekolah, menerima upah, keselamatan dan kesehatan kerja, ada hubungan kerja.

• Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d 07.00.

Waktu Kerja

Pengusaha wajib melakukan ketentuan waktu kerja yaitu :

• 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu, apabila 6 hari kerja dalam 1 minggu,

• 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu, apabila 5 hari kerja dalam 1 minggu,

Kelebihan jam kerja:

• Adanya persetujuan pekerja/buruh,

• Paling lama 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu,

• Kelebihan jam kerja/lembur, Pengusaha wajib membayar upah lembur.

• Besarnya upah lembur ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Cuti:

• Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada Pekerja/Buruh,

• Waktu Istirahat antara jam kerja selama minimal ½ jam setelah bekerja 4 jam berturut2,

• Istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu dan 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu,

• Cuti tahunan : minimal 12 hari, setelah Pekerja/Buruh bekerja selama 12 bulan berturut2,

• Istirahat panjang minimal 2 bulan dan dilakukan pada tahun ke tujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi Pekerja/Buruh yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut.

Cuti Lain:

• Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada Pekerja yang melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya,

• Pekerja/Buruh perempuan diberikan cuti haid pada hari pertama dan kedua,

• Cuti Hamil di berikan kepada Pekerja/Buruh perempuan 1 ½ bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ bula sesudah melahirkan,

• Cuti Keguguran kandungan diberikan selama 1 ½ bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter.

Perlindungan Bagi Pekerja

• Keselamatan dan kesehatan kerja,

• Moral dan kesusilaan,

• Perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Pengupahan

• Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha sesuai dengan perjanjian kerja.

• Pekerja/buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,

• Upah yang diberikan kepada Pekerja harus sesuai dengan upah minimum,

• Upah tidak dibayarkan apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan, kecuali :

a. Pekerja sakit,

b. Pekerja perempuan sakit pada hari pertama dan kedua masa haid,

c. Pekerja menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anak dll,

d. Pekerja mejalankan tugas negara,

e. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agama,

f. Pekerja melaksanakan hak istirahat,

g. Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja,

h. Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

· Upah dibayarkan kepada Pekerja Yang sakit adalah :

a. 4 bln pertama, dibayar 100% dari upah,

b. 4 bln kedua, dibayar 75% dari upah,

c. 4 bln ketiga, dibayar 50% dari upah,

d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum PHK.

Pemutusan Hubungan Kerja adalah Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan Pengusaha. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, maka Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak. ( sesuai dg pasal 156 UU No. 13 tahun 2003 )

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan alasan sbb :

• Melakukan penipuan/penggelapan barang/ uang milik perusahaan,

• Memberikan keterangan palsu,

• Mabuk, menggunkan/mengdarkan narkoba atau lainnya,

• Melakukan perbuatan asusila/perjudian,

• Menyerang, mengancam, menganiaya teman/pengusaha,

• Mempengaruhi teman/pengusaha untuk melakukan hal yang bertentangan dengan UU,

• Merusak barang dalam keadaan bahaya,

• Membocorkan rahasia perusahaan,

• Melakukan tindakan lain yang membahayakan perusahaan.

HUKUM PERIKATAN

HUKUM PERIKATAN

Dalam pengertiannya perikatan dapat terjadi jika sudah melalui perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Dan sumber hukum perikatan adalah Perjanjian dan Undang - Undang.

Tiga hal yang harus diketahui dalam mendefinisikan suatu perjanjian:

- adanya suatu barang yang akan diberi

- adanya suatu perbuatan dan

- bukan merupakan suatu perbuatan

Dalam melakukan Perjanjian sah harus disyaratkan pada

- Bebas dalam menentukan suatu perjanjian

- Cakap dalam melakukan suatu perjanjian

- Isi dari perjajian itu sendiri

- Perjanjian dibuat harus sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku

Seorang yang berpiutang memberikan pinjaman kepada yang berutang, dan yang berutang tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar utang maka yang berpiutang dapat melakukan tuntutan dengan 3 cara :

- Parade Executie (melakukan perbuatan tanpa bantuan dari pengadilan yang hal ini kaitannya dengan hakim)

- reel executie ( dimana hakim memberikan kekuasaan kepada berpiutang untuk melakukan suatu perbuatan)

- Natuurelijke Verbintenis (Secara suka rela dipenuhi/dibayar)

JASA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan jasa konstruksi nasional adalah pemenuhan kontrak kerja konstruksi yang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan antar pihak dalam hak dan kewajiban. Dengan kesetaraan di antara para pihak di dalam kontrak diharapkan dapat terwujudnya daya saing yang andal dan kemampuan untuk menyelenggarakan pekerjaan secara lebih efisien dan efektif. Namun, dalam praktek masih diakui bahwa belum ada kesetaraan hak dan kewajiban diantara para pihak dalam suatu kontrak kerja jasa konstruksi.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Jasa Konstruksi, terdapat 2 (dua) pihak di dalam suatu kontrak kerja jasa konstruksi, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Yang dimaksud dengan Pengguna jasa adalah: (1)orang perorang, baik warga negara Indonesia maupun asing; (2) badan usaha, baik badan hukum maupun tidak berbadan hukum, baik Indonesia maupun asing; dan (3) badan yang bukan badan usaha tapi berbadan hukum, yaitu pemerintah dan atau lembaga negara dimana pemerintah dan atau lembaga negara dengan menggunakan anggaran yang telah ditentukan baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan yang dimaksud dengan Penyedia jasa adalah baik perorangan maupun badan usaha nasional, baik yang badan hukum maupun non badan hukum. Penyedia jasa ini di bagi ke dalam kriteria badan usaha berskala besar, menengah dan kecil. Pembagian jenis badan usaha ini dimaksudkan agar seluruh lapisan masyarakat atau swasta dapat ikut berperan serta di dalam pekerjaan di bidang jasa konstruksi ini.

Kontrak kerja jasa konstruksi pada azasnya harus dibuat dalam bentuk tertulis, karena selain ditujukan untuk pembuktian, kontrak kerja jasa konstruksi tergolong perjanjian yang mengandung resiko bahaya yang menyangkut keselamatan umum dan tertib bangunan. Dengan melihat pada fungsi dan pentingnya suatu perjanjian jasa konstruksi maka suatu perjanjian jasa konsruksi harus memenuhi ketentuan baik ketentuan-ketentuan dasar mengenai perjanjian maupun ketentuan khusus dalam jasa konstruksi. Dalam hukum perjanjian untuk sahnya suatu perjanjian/kontrak harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian (Ps. 1320 KUHPdt). Demikian pula dengan kontrak jasa konstruksi. Untuk sahnya suatu kontrak jasa konstruksi, harus memenuhi pasal 1320 KUHPdt, yaitu pihak pengguna jasa dan penyedia jasa harus sepakat, cakap dan berwenang dalam mengikatkan diri dalam parjanjian; objek perjanjian harus jelas, dan perjanjian tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban dan undang-undang yang berlaku.

Di dalam azas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPdt), para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun, mengenai perjanjian apa pun dan mengenai bentuk perjanjian yang dikehendaki. Juga mengenai mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian. Pada kontrak jasa konstruksi, para pihak dapat bebas untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian, meskipun pemilihan pihak penyedia jasa harus melalui proses pelelangan terlebih dahulu (pasal 17 UU no. 18 Tahun 1999). Dengan proses pelelangan terlebih dahulu, diharapkan tujuan mendapatkan penyedia jasa yang memenuhi syarat dan professional dapat dicapai.

BERLAKUNYA SUATU PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI

Pada umumnya perjanjian mulai berlaku dimana para pihak menyatakan sepakat atas perjanjian. Dalam menuangkan kesepakatannya tersebut, para pihak bisa secara lisan atau tertulis, yaitu pada saat ditandantanganinya perjanjian. Terdapat kekhasan dari perjanjian jasa konstruksi, yaitu sebelum ditandatanganinya perjanjian, para pihak harus melalui proses pengikatan. Dengan proses pengikatan ini, para pihak dianggap telah mengikatkan diri dalam perjanjian dan apabila salah satu pihak telah lalai atau sengaja membatalkan perjanjian, maka dapat dikenakan sanksi. Dalam hal jasa konstruksi ini, pihak penyedia jasa yang memenangkan lelang atau penyedia jasa yang ditunjuk dianggap telah menyetujui perjanjian jasa konstruksi, meskipun kontrak kerjanya belum ditandatangani atau bahkan belum dibuat. Dengan diterbitkannya Surat Penetapan Pemenang Tender (SPPT) dan dilanjutkan dengan terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) maka pihak penyedia jasa harus memulai pekerjaannya. Di dalam SPMK, biasanya yang tertuang adalah perintah untuk memulai suatu pekerjaan ditambah dengan keterangan harga borongan, jangka waktu pengerjaan dan syarat pengerjaan. Hal-hal tersebut sangat umum, dan untuk hal-hal yang lebih rinci diatur di dalam perjanjian/ kontrak, yang justru seringkali memakan waktu yang lama dalam proses penyusunannya.

Berdasarkan pasal 1338 KUHPdt, para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian, namun kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian sekiranya telah hilang, karena di dalam pasal 22 UU Jasa Konstruksi telah ditentukan isi dari suatu kontrak kerja jasa konstruksi. Bentuk perjanjian jasa konstruksi yang ada adalah bentuk kontrak standar, dengan tujuan untuk menjaga agar kontrak dan pelaksanaan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Para pihak terutama pihak penyedia jasa tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan kontrak jasa konstruksi. Karena semua proses dari tahapan awal dari pendaftaran sampai dengan penetapan pemenang lelang semuanya telah diatur oleh undang-undang berikut peraturan pelaksanaannya termasuk dalam perjanjian kontrak jasa konstruksi telah diatur dalam bentuk standar kontrak. Pihak pengguna jasa dalam hal ini terutama pemerintah dan atau lembaga negara lebih dominan untuk menentukan isi perjanjian.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK JASA KONSTRUKSI

Meskipun dalam pasal 22 UU Jasa Konstruksi telah ditentukan hal-hal yang seharusnya dimuat dalam kontrak, tetapi dalam praktek hak-hak dan kewajiban para pihak masih belum seimbang, Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ketentuan-ketentuan bagi penyedia jasa. Dalam kontrak kewajiban-kewajiban penyedia jasa lebih diutamakan daripada hak-haknya.Sedangkan hak-hak pengguna jasa lebih diutamakan. Misalnya dari segi pembayaran. Di dalam kontrak pada umumnya hanya memuat tata cara pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak pengguna jasa. Namun jarang sekali yang memuat ketentuan-ketentuan bilamana pengguna jasa tidak dapat memenuhi kewajibannya, misalnya lalai dalam pembayaran. Bagaimana hak penyedia jasa dimana terdapat kesalahan dalam rencana gambar/spesifikasi sedangkan penyedia jasa dalam menjalankan pekerjaan dibatasi dengan waktu pengerjaan, Bila penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai waktu atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana gambar dan spesifikasi, penyedia jasa dikenakan sejumlah sanksi. Contoh lain adalah penyedia jasa berkewajiban dalam memberikan jaminan, terutama jaminan uang muka. Apabila jaminan uang muka tersebut tidak dapat diberikan oleh penyedia jasa, maka pengguna jasa tidak dapat melakukan pembayaran sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas.

http://a-life-sketch.blogspot.com/search/label/Hukum%20dan%20Hukum%20pranata%20pembangunan

UU NO 4 TAHUN 1992

Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok bagi setiap manusia,semakin pesatnya peningkatan jumlah populasi manusia berbanding lurus dengan semakin pesatnya pembangunan perumahan untuk itu perlu dibuat peraturan yang mengatur perumahan dan permukiman.Setiap orang atau badan yg membangun rumah atau pun perumahan wajib mematuhi peraturan2 yg telah dibuat negara dan mengikuti persyaratan teknis,ekologis dan administratif serta melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan.

Untuk mewujudkan permukiman yang layak,sehat,aman dan serasi serta berlandaskan pancasila,peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan perlu diupayakan. Untuk itu dibuatlah UU NO 4 TAHUN 1992 yang mengatur tentang perumahan dan permukiman. Undang-undang ini terdiri dari 42 pasal yang terbagi dalam 8 bab. Berikut ini adalah penjelasan singkat undang2 tersebut tiap bab-nya.

• Bab kesatu,KETENTUAN UMUM (pasal 1dan 2),dalam bab ini dijelaskan mengenai rumah,perumahan,permukiman dsb dan tentang lingkup peraturan.

• Bab kedua,ASAS DAN TUJUAN (pasal 3 dan 4) menjelaskan tentang tujuan penataan perumahan dan permukiman.

• Bab ketiga,PERUMAHAN ( pasal 5 s/d 17) menjelaskan aturan2 tentang hak dan kewajiban WN dalam pembangunan perumahan.

• Bab keempat,PERMUKIMAN (pasal 18 s/d 28) menjelaskan bahwa rencana tata ruang ditetapkan oleh pemda,pemerintah memberi bimbingan dan bantuan kpd masyarakat dalam pengawasan bangunan untuk meningkatkan kualitas permukiman.

• Bab kelima,PERAN SERTA MASYARAKAT (pasal 29) berisi tentang hak dan kewajiban yg sama bagi tiap WN dalam pembangunan.

• Bab keenam,PEMBINAAN (pasal 30-35) menjelaskan bahwa pemerintah melakukan pembinaan agar masyarakat menggunakan teknologi tepat guna.

• Bab ketujuh,KETENTUAN PIDANA (pasal 36-37) berisi tentang sanksi yang diterima bila melakukan pelanggaran terhadap peraturan2 di atas

• Bab kedelapan,KETENYUAN LAIN2 (pasal 38-40) mengatur tentang pencabutan badan usaha yang melakukan pelanggaran atas pasal2 di atas

Contoh aplikasi dari UU NO 4 TAHUN 1992 :

Pada kasus 2 janda pahlawan,nenek Soetarti dan Rusmini yang terkena kasus dgn pegadaian mereka digugat dgn pasal 36 ayat 4 UU NO 4 TAHUN 1992,"setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 12 ayat 1 dipidana dgn pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp.20.000.000" karena dituduh menempati rumah yg bukan hak miliknya.Sedangkan isi pasal 12 ayat 1,"penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik"
Kedua nenek tersebut dituntut karena menempati rumah dinas yg terletak di Jatinegara,Jakarta Timur.

http://aiseta.multiply.com/journal

HUKUM DAN HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN

Hukum adalah sistem terpenting dalam pelaksanaan kekuasaan dalam suatu kelembagaan.

Hukum terdiri dari :
1. hukum sipil/hukum privat
terdiri dari hukum perdata dan hukum dagang
2. hukum publik/hukum negara
terdiri dari hukum tata negara dan hukum adminsitrasi negara

Pranata adalah  norma atau aturan khusus mengenai suatu aktifitas tertentu dalam masyarakat. Pranata dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis,sanksinya adalah sanksi moral/sosial. Pranata bersifat mengikat dan relatif lama serta memiliki ciri-ciri tertentu yaitu :simbol,nilai,aturan main,tujuan ,kelengkapan dan umur.

http://aiseta.multiply.com/journal

UNDANG-UNDANG NO.24 TAHUN 1992 TENTANG TATA RUANG

Pemilikan tanah diawali dengan munduduki suatu wilayah yang oleh masyarakat Adat disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). Khususnya di wilayah pedesan di luar Jawa, tanah ini diakui oleh hukum Adat tak tertulis baik berdasarkan hubungan keturunan maupun wilayah.

Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat, tanah milik bersama masyarakat Adat ini secara bertahap dikuasai oleh anggota masyarakat melalui penggarapan yang bergiliran. Sistem pemilikan individual kemudian mulai dikenal di dalam sistem pemilikan komunal.

Situasi ini terus berlangsung di dalam wilayah kerajaan dan kesultanan sejak abad ke lima dan berkembang seiring kedatangan kolonial Belanda pada abad ke tujuhbelas yang membawa konsep hukum pertanahan mereka.

Selama masa penjajahan Belanda, pemilikan tanah secara perorangan menyebabkan dualisme hukum pertanahan, yaitu tanah-tanah di bawah hukum Adat dan tanah-tanah yang tunduk kepada hukum Belanda. Menurut hukum pertanahan kolonial, tanah bersama milik Adat dan tanah milik Adat perorangan adalah tanah di bawah penguasaan negara.

Hak individual atas tanah, seperti hak milik atas tanah, diakui terbatas kepada yang tunduk kepada hukum barat. Hak milik ini umumnya diberikan atas tanah-tanah di perkotaan dan tanah perkebunan di pedesaan. Dikenal pula beberapa tanah instansi pemerintah yang diperoleh melalui penguasaan.

Hak Hak Atas Tanah Sekarang:

Berbeda dangan politik domein-verklaaring di masa penjajahan Belanda, dewasa ini tanah yang belum atau tidak melekat atau terdaftar dengan sesuatu hak atas tanah di atasnya, maka tanah tersebut adalah Tanah Negara. Di pulau Jawa, hal ini ditandai dengan tidak terdaftarnya tanah tersebut sebagai tanah obyek pajak di Buku C Desa, atau tercatat dalam buku Desa sebagai Tanah Negara atau GG (Government Grond).

Jenis hak-hak atas tanah dewasa ini, adalah:

1. Hak Milik

2. Hak Guna Bangunan

3. Hak Guna Usaha

4. Hak Pakai

5. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

6. Hak Pengelolaan

7. Hak Tanggungan di atas sesuatu hak atas tanah

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hak atas Tanah:

UU No.5/1960 tentang Pokok-pokok Agaria

UU No.3/Prp/1960 tentang Penguasaan Benda-benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)

UU No.51/1960 tantang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya

PP No.40/1996 tentang HGU, HGB dan HP atas tanah

PP No.39/1973 tentang Acara penetapan ganti rugi oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya

Peraturan Presidium Kabinet No.5/Prk/1965 tentang Penegasan status rumah/tanah kepunyaan badan-badan hukum yang ditinggalkan direksi/pengurusnya (Prk.5)

Keppres No.55/1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Keppres No.32/1979 tentang Pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat

Inpres No.9/1973 tentang Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya

Peraturan MNA/KaBPN No.1/1994 tentang Ketentuan pelaksanaan Keppres No.55/1993

Peraturan MNA/KaBPN No.3/1999 tentang Pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara

Peraturan MNA/KaBPN No.9/1999 tentang Tatacara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak Pengelolaan

Contoh kasus:

Salah satu contoh permasalahan yang timbul menyangkut permasalahan perukiman contohnya adaah masalah permuiman di rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Rusun tersebut makin hari makin ditinggali penghuninya karena tidak betah tinggal didalamnya,hal ii karena sarana/fasilitas pendukung yang kurang memadai. Ditambah Perhimpunan Penghuni Rusun (PPRS), dimana pembentukannya oleh pengembang atau manajemennya bukan penghuni rusun.Padahal jelas-jelas namanya Perhimpunan Penghuni Rusun, mengapa pembentukanya oleh pengembang??? bukankah seharusnya oleh penghuni rusun itu sendiri! Bahkan terkadang mereka meminta biaya operasional yang tidak transparan dan memberatkan penghuni rumah susun. PPRS juga tidak menyampaikan laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan, serta menetapkan iuran bulanan secara sepihak tanpa terlebih dahulu menyampaikan rencana anggaran tahunan.

suatu permukiman yang dalam hal ini mencontohkan rumah susun. Sebetulnya berperan penting dalam menjawab keterbatasan lahan yang makin hari makin terbatas, Tetapi pembangunan rumah susun yang tidak dilengkapi fasilitas pendukung sama saja bohong! Karena penghuni sangat membutuhkan fasilitas tersebut. Bagaiman mungkn seseorang akan hidup nyaman aman dan tentram kalau fasilitas pendukungnya tidak ada ataupun kurang. Contohnya saja rumah susun yang tidak ada ruang bersamanya, contohnya seperti taman bermain ataupun sarana olahraga yang merupakan salah satu sarana bersosialisasi.  Contoh diatas menggambarkan rumah susun yang fasilitas pendukungnya tidak memadai penghuninya dan karena Perhimpunan Penghuni Rusun (PPRS), dimana pembentukannya oleh pengembang atau manajemennya bukan penghuni rusun.

TATA HUKUM KEBIJAKAN NEGARA, PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN DAERAH

Hukum, pada suatu tempat dan suatu waktu perlu untuk diketahui asal aturannya atau ketentuan-ketentuan hukum positifnya.

Tempat ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tersebut disebut sumber hukum dalam artian formil.

Sumber hukum formil terdiri dari :

1.       Undang-undang, Yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.

2.       Yurisprudensi, Yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim

3.       Traktat, Yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara.

4.       Kebiasaan, Yaitu hukum yang terletak didalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat)

Dari segala pembagian hukum maka yang terpenting diketahui sehubungan dengan bahasan HPP adalahHukum Sipil dan Hukum Publik.

1.      Hukum Sipil (Hukum Privat), Hukum Sipil dalam arti luas, meliputi : Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Hukum Sipil dalam arti sempit meliputi Hukum Perdata saja.

2.      Hukum Publik (Hukum Negara), Hukum publik terdiri dari :

a)      Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan  satu sama lain, dan hubungan antar negara (Pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara.

b)      Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan  alat-alat perlengkapan negara.

c)       Hukum Pidana (pidana=hukuman), yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara ke muka Pengadilan.

d)      Hukum Internasional, terdiri dari :

-      Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warganegara-warganegara suatu negara dengan warganegara dari negara lain dalam hubungan internasional

-      Hukum Publik Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional.

Perbedaan Hukum Perdata (Sipil) dengan Hukum Pidana pada  Perbedaan Isinya

·         Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

·         Hukum Pidana mengatur hubungan-hukum antara seorang anggota masyarakat (warganegara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.

·         b. Perbedaan Pelaksanaannya

·         Pelanggaran terhadap norma-hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu menjadi pengguggat dalam perkara itu.

·         Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma pidana (tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa dan hakim segera bertindak. Pihak yang menjadi korban cukuplah melaporkan kepada yang berwajib (polisi) tentang tindak pidana yang terjadi. Pihak yang melaporkan (yang dirugikan) menjadi saksi dalam perkara itu, sedang yang menjadi pengguggat adalah Penuntut Umum (Jaksa).

Ssumber: http://www.pu.go.id/uploads/services/2011-11-29-12-29-55.pdf