Hukum Pranata dan Pembangunan

Peraturan – peraturan yang terkait dengan Pembangunan, Perumahan & Permukiman, Perkotaan, Konstruksi, dan Tata Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia :

• UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
• UU No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
• UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman
• UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
• UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
• UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
• UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
• UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

• PP No. 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun
• PP No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
• PP No. 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
• PP No. 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri
• PP No. 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
• PP No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
• PP No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
• PP No. 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
• PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
• PP No. 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
• PP No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Presiden Republik Indonesia :

• PPres No. 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
• PPres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Republik Indonesia :

• PerMen Dalam Negeri No. 3 Tahun 1992 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun
• PerMen Negara Perumahan Rakyat No. 32 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri
• PerMen Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
• PerMen Negara Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 4/Permen/M/2007 Tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi

Keputusan Presiden Republik Indonesia :

• Kepres No. 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
• Kepres No. 63 Tahun 2000 Tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional

Keputusan Menteri Republik Indonesia :

• KepMen_Dagri_PU_NegPRT No. 648-384 Tahun 1992 Tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Pemukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang.

Sumber :http://www.mpbi.org